BARABAI, Cerdasnews.id — Target nasional pencapaian 100 persen partisipasi sekolah tahun 2045 menjadi tantangan serius Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST). Sesuai strategi Perpres Nomor 3 Tahun 2026, Pemkab komitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mitigasi dini terhadap faktor penyebab anak putus sekolah (APS).
Hal itu mengemuka pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di HST tahun 2026. Digelar Dinas Pendidikan (Disdik) HST di Auditorium Setkab HST, Jumat (24/4/2026), Rakor ini diikuti para Camat, Kepala Kemenag HST, dan unsur lainnya.
”Perpres Nomor 3 Tahun 2026 ini merupakan program yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat, bahkan sudah ada target-target penyelesaian terhadap ATS ini,” ucap Wakil Bupati HST, H Gusti Rosyadi Elmi.
Wabup membuka Rakor ini. Ia menyebut, penanganan ATS harus serius, karena pendidikan adalah pondasi peradaban. Kalau pendidikan disamakan literasi, maka sejauh mana, setinggi apa, dan seluas apa literasinya sebagai perorangan atau komunitas, berarti itulah yang menunjukkan kualitas komunitas tersebut.
Kadisdik HST, Muhammad Anhar menyebut begini. Berdasarkan data, APS usia 7-15 tahun saat ini mencapai 97,8 persen. Namun, tantangan muncul pada kategori usia (KU) 16-18 tahun yang merosot dari 72 persen menjadi 60 persen.
“Hal ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk menjaga minat belajar siswa pada jenjang sekolah menengah atas (SMA),” ucap Anhar.
Anhar pun menyebut salah satu contoh fenomena yang ada di Desa Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara (LAU). Di sana, banyak remaja memilih bekerja merakit kursi dengan penghasilan Rp150 ribu per hari. Kondisi ini membuat anak-anak merasa cukup dengan pendidikan rendah karena sudah berpenghasilan.
“Selain itu, masalah biaya juga. Namun, bukan biaya keperluan utama sekolah seperti seragam atau buku, melainkan biaya pendukung seperti uang saku yang juga sering menjadi kendala utama di lapangan,” urai Anhar.
Salah satu solusinya, sebut Anhar, Pemkab HST telah menjalankan Program Murakata Pintar (PMP) dengan bantuan Rp1 juta per siswa, lebih tinggi dibanding PIP Pusat Rp750 ribu. Bantuan ini diharapkan bisa menutupi kebutuhan biaya pendukung sekolah.
Tak cuma bantuan PMP itu saja. Pemerintah pun mulai mengkaji inovasi Paket C Vokasi agar pendidikan nonformal memiliki kualitas yang juga bisa bersaing.
Lantas data teknis Kabid Bina SMP mencatat, angka ATS di HST pada Juli 2025 mencapai 6.239 anak. Namun, sekarang menurun menjadi 4.125 anak. Rinciannya 1.096 anak belum pernah sekolah, 1.268 drop out (DO) , 604 lulusan SD, dan 1.157 lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Kadisdik Anhar menyebut, ada tiga alasan utama yang mendominasi soal ATS ini. Pertama, merasa pendidikan sudah cukup (21.78 persen), tidak ada biaya (20.35 persen), dan sudah bekerja (16.75 persen). Sedang alasan lainnya antara lain seperti perkawinan, perundungan, jarak rumah dan disabilitas.
Menanggapi paparan tersebut, Wabup HST meminta seluruh SKPD bergerak nyata. Menangani 4.125 anak yang masih tergolong ATS berdasarkan data terbaru. “Aksi nyata di lapangan sangat diperlukan untuk memastikan target nol persen ATS pada 2045 dapat tercapai,” katanya.* (JJD)