Balikpapan, Cerdasnews.id — Arus informasi di media sosial yang kian deras dinilai membawa tantangan serius bagi masyarakat dan pemerintah, terutama dalam menjaga kualitas informasi dan stabilitas sosial. Hal itu mengemuka dalam sebuah forum diskusi “Quo Vadis Media Sosial Kalimantan Timur“ yang membahas arah pengelolaan media sosial di Kalimantan Timur di Aula Gedung Mahakam Mako Polda Kalimantan Timur, Rabu (29/4/2026).
Dalam pengantar diskusi, salah satu narasumber Rektor Universitas Balikpapan, Dr Isradi Zainal membuka dengan pantun sebagai refleksi kondisi saat ini:
“Mentari pagi, menyapa Mahakam. Air tenang, membentangkan cahaya. Di tengah arus media sosial yang tidak dalam, kebenaran perlu dicatat dengan alat dan data.”
Ia menekankan bahwa penggunaan data dan alat verifikasi menjadi kunci dalam menghadapi banjir informasi di ruang digital. Forum tersebut juga mendorong diskusi yang jernih dan berimbang untuk menghasilkan rekomendasi konkret.
“Bukan sekadar merespons, tapi bagaimana kita mengarahkan. Semoga forum ini melahirkan rekomendasi yang terang untuk ruang digital yang sehat dan membangun kepercayaan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Isradi menyinggung sejumlah contoh internasional terkait dampak media sosial. Salah satunya adalah situasi di Iran, di mana gelombang demonstrasi sempat dipengaruhi oleh arus informasi di media sosial.
“Iran mengambil langkah dengan memblokir media sosial asing dan memperkuat media lokal. Artinya, solusi bukan hanya mengajak masyarakat bijak, tapi juga perlu kebijakan yang tegas,” katanya.
Selain itu, pengalaman di China juga disebut sebagai contoh pembatasan penggunaan platform tertentu demi menjaga stabilitas informasi. Ia menilai, banyak negara menghadapi tantangan serupa, bahkan hingga berdampak pada stabilitas pemerintahan.
Pada konteks lokal, Isradi juga menyoroti maraknya ajakan aksi dan penyebaran informasi yang belum tentu benar melalui media sosial dalam beberapa waktu terakhir di Kalimantan Timur.
“Pertanyaannya, apakah kita mampu mengajak semua orang untuk bijak bermedia sosial? Hipotesa saya, sangat susah,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada tingkat intelektualitas, tetapi juga faktor emosional seperti kebencian atau preferensi politik yang memengaruhi cara seseorang menerima dan menyebarkan informasi.
“Yang percaya hoaks itu bukan berarti tidak cerdas. Banyak yang profesional, berpendidikan tinggi, tapi tetap terpengaruh,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang kerap menyebarkan informasi tanpa membaca secara utuh.
“Kadang berita belum dibaca sudah dikirim. Ada yang karena kebencian yang sama, langsung ikut menyebarkan tanpa verifikasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai media sosial memiliki dampak signifikan terhadap aspek keamanan. Penyebaran narasi tertentu bahkan dapat memicu respons yang berpotensi mengganggu stabilitas.
“Media sosial ini punya dua sisi. Dampaknya terhadap keamanan luar biasa,” katanya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan perlunya strategi yang lebih adaptif, termasuk membangun influencer atau tokoh berpengaruh yang dapat menyebarkan narasi positif dan edukatif.
“Kalau saya, salah satu cara adalah menciptakan influencer yang mendukung penyebaran informasi yang benar,” pungkasnya.
Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis sebagai dasar kebijakan pengelolaan media sosial di Kalimantan Timur, guna menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.* (Ydar)