Balikpapan, Cerdasnews.id – Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Komunitas Sopir Truk Balikpapan (KSTB) berlangsung di Kantor DPRD Kota Balikpapan untuk mendesak penyelesaian persoalan kelangkaan solar subsidi yang dinilai semakin merugikan masyarakat, khususnya para sopir angkutan.
Aksi unjuk rasa ini menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penertiban distribusi BBM subsidi, penambahan SPBU, hingga evaluasi kuota solar. Massa menilai distribusi solar di Balikpapan tidak merata dan menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Aksi ini diikuti mahasiswa, sopir truk, serta perwakilan organisasi seperti FPPI. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi, serta perwakilan dari Pertamina Patra Niaga. Aksi berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur, Senin (4/5/2026).
Aksi digelar, dengan tuntutan diberikan tenggat waktu 7 x 24 jam untuk ditindaklanjuti. Kelangkaan solar subsidi dan antrean panjang di SPBU menjadi pemicu utama aksi. Mahasiswa menyoroti kondisi sopir yang harus mengantre hingga ratusan kendaraan setiap hari.
“Kasihan sopir ini Pak, enggak antre ke sana, pergi ke sini untuk menyuarakan ini,” ujar Muhammad Ismail Nasrullah salah satu perwakilan mahasiswa.
Ia menambahkan, antrean bisa mencapai ratusan kendaraan. “Sore saja bisa 360 sampai 400 truk, apalagi pagi hari,” katanya.
Sedangkan dari Perwakilan Forum Pejuang Purnawirawan Indonesia, Wahyu juga menilai pemerintah belum memberikan kepastian solusi.
“Kami butuh kepastian, jangan hanya omong-omong. Harus ada pernyataan yang ditandatangani Ketua DPR dan Wali Kota,” tegasnya.
Ia juga menyoroti anggaran daerah yang besar namun belum dirasakan manfaatnya oleh sopir. “APBD kita 3,5 triliun, tapi mana untuk sopir?” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi, menyatakan pihaknya menerima dan membacakan seluruh tuntutan massa. Beberapa poin yang disampaikan antara lain:
Penindakan tegas penimbunan solar subsidi
Penambahan SPBU di titik baru
Pembukaan kembali SPBU tertentu
Prioritas distribusi untuk masyarakat lokal
Pembukaan SPBU 24 jam
Evaluasi kuota BBM oleh BPH Migas
Menanggapi tuntutan tersebut, Alwi menyatakan dukungan terhadap beberapa poin.
“Kami sepakat pembukaan SPBU 24 jam dan sudah saya sampaikan ke Pertamina. Kalau tidak dibuka, ini bisa semakin ribut,” ujarnya.
Ia juga menawarkan langkah konkret dengan mengajak perwakilan mahasiswa dan sopir untuk bertemu langsung dengan BPH Migas di Jakarta.
“Saya tawarkan dua mahasiswa dan dua perwakilan sopir untuk besok berangkat ke Jakarta menemui BPH Migas,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Pertamina Patra Niaga Sales Area Manager Retail Kaltimut Patra Niaga Regional Kalimantan, Narotama Aulia Fahjri, menyatakan siap menindaklanjuti sebagian tuntutan yang menjadi kewenangannya.
“Terkait pembukaan SPBU 24 jam, insya Allah kami bisa langsung melaksanakan. Untuk penambahan SPBU dan kuota, itu harus berkoordinasi dengan regulator,” jelasnya.
Massa aksi menegaskan akan kembali dengan jumlah lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan. Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi krisis solar yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.* (Ydar)