BALIKPAPAN, Cerdasnews.id – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser memperkuat sinergi dan kolaborasi melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk menjamin kesinambungan pasokan, menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus memitigasi risiko El Nino.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Gabungan TPID yang digelar Selasa (11/8/2026) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan.
HLM dihadiri Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Bupati PPU Mudyat Noor, Bupati Karo Antonius Ginting, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, perwakilan TPID Kabupaten Paser, Forkopimda Kota Balikpapan, serta jajaran TPID dan pemangku kepentingan terkait.
Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan penguatan KAD menjadi penting karena komoditas pangan atau volatile food (VF) memberikan kontribusi besar terhadap inflasi di Balikpapan dan PPU dalam tiga tahun terakhir.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari ketergantungan pasokan pangan dari luar Kalimantan Timur, khususnya Jawa dan Sulawesi Selatan.
“Besarnya kontribusi komoditas pangan terhadap inflasi di Balikpapan dan PPU menjadi perhatian. Pasokan komoditas pangan sebagian besar masih mengandalkan dari luar Kalimantan Timur, yaitu Jawa dan Sulawesi Selatan,” kata Robi dalam HLM tersebut.
Risiko gangguan pasokan juga semakin besar menyusul potensi El Nino atau kemarau panjang. Berdasarkan data BMKG terkini yang dipaparkan dalam pertemuan, sejumlah wilayah sentra produksi pangan yang selama ini menjadi sumber pasokan Kaltim telah berada dalam kategori siaga hingga awas kekeringan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi produksi dan kesinambungan pasokan pangan ke Balikpapan, PPU, maupun Paser.
“Risiko El Nino semakin menguat, terutama di daerah sentra produksi yang selama ini menjadi sumber pasokan pangan bagi Kalimantan Timur. Ini tentu perlu kita antisipasi bersama agar tidak mengganggu kesinambungan pasokan pangan ke depan,” ujar Robi.
Karena itu, TPID mendorong peningkatan produksi pangan lokal sekaligus memperluas dan mendiversifikasi sumber pasokan melalui KAD.
Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan mendorong penerapan Good Agricultural Practice (GAP), optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan keluarga, serta penguatan kerja sama dengan daerah sentra produksi pangan.
Dalam HLM tersebut juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman KAD antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Selain itu, Pemerintah Kabupaten PPU juga menjalin KAD dengan Pemerintah Kabupaten Karo.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan pangan dari daerah mitra, terutama komoditas hortikultura seperti wortel, kentang dan buah-buahan, serta komoditas pangan, perikanan dan hortikultura lainnya yang memiliki potensi produksi.
Sebagai tindak lanjut operasional KAD, turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Karo, Perumda Manuntung Sukses dengan APINDO Kabupaten Karo, serta Perumda Manuntung Sukses dengan Asosiasi Pedagang Kabupaten PPU.
PKS tersebut menjadi instrumen untuk menghubungkan produsen, pemasok, distributor, BUMD dan pedagang antardaerah sehingga transaksi komoditas pangan dapat berjalan lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.
“Kerja sama ini tidak hanya sebatas kesepakatan, tetapi harus ditindaklanjuti dalam bentuk transaksi nyata. Dengan demikian, produsen, pemasok, distributor dan pedagang dapat terhubung sehingga pasokan dan distribusi pangan menjadi lebih lancar,” jelas Robi.
Kontainer Hortikultura dari Karo Masuk Balikpapan
Komitmen tersebut langsung diwujudkan dengan seremonial pembukaan kontainer komoditas hortikultura yang dikirim dari Kabupaten Karo ke Balikpapan.
Pembukaan kontainer disaksikan langsung para kepala daerah sebagai bentuk konkret tindak lanjut KAD yang telah terjalin.
Masuknya komoditas hortikultura dari Karo sekaligus menjadi langkah diversifikasi sumber pasokan pangan bagi Balikpapan dan PPU.
Selain penguatan KAD, TPID tiga wilayah juga mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui implementasi GAP.
Salah satunya melalui Workshop Tani Camp 2026. Di PPU dan Balikpapan, kegiatan tersebut dilaksanakan pada 12-13 Agustus 2026 dengan fokus budidaya cabai, terong dan tomat serta menghadirkan akademisi dan praktisi.
Sementara di Kabupaten Paser, Workshop Tani Camp telah dilaksanakan pada 6-7 Agustus 2026 dengan fokus budidaya padi dan ayam petelur.
Kegiatan tersebut turut melibatkan TP-PKK, kelompok pra sejahtera, kelompok kelurahan madani, serta perwakilan siswa dan guru tingkat SMP dan SMA.
GPM hingga Pasar Murah
Dalam HLM juga disampaikan perkembangan tindak lanjut komitmen HLM Mei 2026. Salah satunya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah dan Operasi Pasar.
Hingga Agustus 2026, Balikpapan telah melaksanakan 82 kegiatan, PPU sebanyak 45 kegiatan dan Kabupaten Paser sebanyak 139 kegiatan.
Di Balikpapan, penguatan aspek keterjangkauan pangan juga dilakukan melalui pendistribusian 1.500 bibit ikan nila, edukasi belanja bijak, business matching SPPG-MBG serta mitigasi El Nino lintas sektor.
Mitigasi tersebut mencakup pengamanan ketersediaan air, ketahanan pangan, pencegahan karhutla, kesiapsiagaan masyarakat dan penguatan manajemen air.
Sementara di PPU dilakukan gerakan tanam cabai dan tomat dengan memanfaatkan lahan pekarangan, fasilitasi bibit dan sarana pertanian, optimalisasi lahan padi, penguatan sektor perikanan dan peternakan serta monitoring BBM dan LPG.
PPU juga memperkuat integrasi data harga dan neraca pangan sebagai dasar perumusan kebijakan. Menghadapi El Nino, mitigasi diarahkan pada pengamanan produksi dan ketersediaan air, pemantauan risiko kekeringan, pengusulan irigasi perpipaan dan perpompaan, penguatan embung serta penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.
Di Kabupaten Paser, penguatan pengendalian harga dilakukan melalui inspeksi mendadak pasar, pengawasan distribusi, monitoring LPG 3 kilogram bersubsidi serta penyaluran bantuan pangan kepada 22.913 penerima.
Akses pangan juga diperkuat melalui 67 Rumah Pangan Kita dan Outlet Pangan Paser sebagai kanal distribusi sekaligus penyeimbang harga.
Lima Langkah hingga Akhir 2026
HLM Gabungan TPID menetapkan lima tindak lanjut pengendalian inflasi dan harga pangan daerah hingga akhir 2026.
Pertama, meningkatkan frekuensi dan mempercepat pelaksanaan GPM, Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan prinsip 3T, yakni Tepat Waktu, Tepat Lokasi dan Tepat Sasaran.
Kedua, memperluas jaringan toko atau kios penyeimbang serta Rumah Pangan Kita di pusat keramaian dan kawasan permukiman.
Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) secara forward looking untuk komoditas pangan strategis yang mengalami tekanan harga.
Keempat, memperkuat ketahanan pangan daerah secara konsisten dan terintegrasi melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan urban farming, pemanfaatan pekarangan, dukungan sarana produksi dan irigasi sebagai mitigasi risiko El Nino, serta memperluas KAD.
Kelima, memperkuat early warning system sebagai langkah antisipasi dini terhadap risiko kenaikan harga dan gangguan pasokan pangan.
Robi menegaskan, seluruh langkah tersebut membutuhkan sinergi lintas daerah dan lintas sektor agar pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika harga sudah meningkat, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko sejak dari sisi produksi dan pasokan.
“Yang kita bangun adalah sinergi dari hulu sampai hilir. Mulai dari peningkatan produksi, pengamanan pasokan, distribusi, sampai keterjangkauan harga di tingkat masyarakat. Ini menjadi bagian penting untuk menghadapi risiko El Nino dan menjaga stabilitas pangan daerah,” pungkasnya. (Ydar)