Balikpapan, Cerdasnews.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan efisiensi anggaran hampir Rp100 miliar di tengah kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi defisit. Sejumlah belanja aparatur, termasuk tunjangan kinerja (Tukin), perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial ikut dipangkas.
Wali Kota Balikpapan, Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., mengatakan, sekitar Rp70 miliar dari efisiensi tersebut berasal dari sejumlah anggaran yang berkaitan dengan aparatur sipil negara (ASN).
“Banyak. Termasuk anggaran ASN, Tukin kita potong. Anggaran seremonial kita potong. Kemudian perjalanan dinas juga kita pangkas. Artinya, banyak yang kita efisiensikan,” kata Rahmad, Selasa (29/9/2026).
Menurut Rahmad Mas’ud, total efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan mencapai hampir Rp100 miliar. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbebani defisit.
“Yang jelas itu banyaklah, ada sekitar hampir Rp100 miliar,” ujarnya.
Rahmad Mas’ud menjelaskan, kondisi keuangan daerah juga dipengaruhi anggaran kurang bayar yang hingga kini belum seluruhnya tersalurkan. Dari kebutuhan kurang bayar yang disebut mencapai lebih dari Rp400 miliar, bantuan yang tersedia masih sekitar Rp12 miliar.
“Ini dilakukan di tengah kondisi defisit dan anggaran kurang bayar kita yang belum tersalurkan. Dari Rp400 miliar lebih, itu hanya ada bantuan sekitar Rp12 miliar. Jadi, jauh sekali,” katanya.
Meski melakukan pemangkasan pada sejumlah belanja, Rahmad memastikan efisiensi tidak diarahkan untuk menghentikan pembangunan.
Pemerintah kota tetap mempertahankan anggaran untuk program yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Efisiensi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang jauh lebih prioritas bagi kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut pembangunan infrastruktur, jalan, fasilitas umum, sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Memang kita banyak melakukan efisiensi, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk membangun yang lebih prioritas. Infrastruktur dan kebutuhan fasilitas umum tetap menjadi prioritas,” ujar Rahmad Mas’ud.
Salah satu proyek yang tetap masuk dalam perencanaan adalah pembangunan rumah sakit dengan skema tahun jamak atau multiyears. Skema tersebut, kata Rahmad, digunakan agar pembangunan dengan kebutuhan anggaran besar dapat dilaksanakan secara bertahap.
“Rumah sakit kan ada cukup, tetapi kita sudah menganggarkan pembangunan rumah sakit dengan skema multiyears. Bukan berarti tidak ada uang, tetapi kita lebih menghemat,” katanya.
Menurut dia, pengerjaan proyek dengan nilai besar dalam satu tahun akan memberikan tekanan terhadap kemampuan anggaran daerah. Karena itu, skema multiyears dipilih agar pembiayaan dan pelaksanaan proyek dapat berlangsung secara berkesinambungan.
“Kalau anggarannya sebesar itu dan dikerjakan dalam satu tahun, pasti tidak akan mampu. Makanya kita buat multiyears supaya ada kesinambungan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut,” lanjutnya.
Rahmad Mas’ud juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Balikpapan yang telah menyepakati pembahasan Perubahan APBD dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai perhatian utama.
“Kita berterima kasih kepada anggota DPRD yang telah menyepakati dan menyetujui bersama dalam pembahasan awal di Perubahan. Kita sepakat harus fokus terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas dalam menjalankan program pembangunan.
“Seperti yang disampaikan dalam pandangan fraksi, prioritas untuk kepentingan umum dan masyarakat harus jauh lebih diutamakan di atas kepentingan golongan,” pungkas Rahmad Mas’ud.* (Edy)