Seputarkotaku.com, Balikpapan – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim.
Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di Balikpapan ini menjadi ajang penting untuk membahas arah pembangunan dan strategi anggaran tahun 2025.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Dua hal utama menjadi sorotan, yakni pemerataan infrastruktur dasar di sepuluh kabupaten/kota serta optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Fokus kami adalah menyusun strategi agar setiap dana yang dialokasikan terserap dengan maksimal, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Abdulloh.
Bang Doel, karib disapa menambahkan pada tahun 2025, Dinas PUPR Kaltim diproyeksikan menerima alokasi anggaran sekitar Rp3 triliun. Dana ini akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pembangunan dan perbaikan jalan, pengelolaan sungai, perumahan, serta penataan ruang wilayah.
Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dana besar ini harus menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap program harus memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.
Persoalan banjir yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah menjadi perhatian serius. Komisi III mendesak agar program penanganan banjir menjadi prioritas dalam perencanaan.
Politisi Golkar ini mengungkapkan, masalah banjir tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal.
Selain anggaran, Komisi III meminta setiap instansi memaparkan rencana kerja secara terperinci. Pendalaman dan evaluasi terhadap setiap program yang diusulkan menjadi hal penting untuk memastikan tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.
“Semua usulan harus melalui kajian mendalam dan berdasarkan data yang akurat. Ini untuk memastikan program yang direncanakan benar-benar bermanfaat,” kata Abdulloh.
Komisi III DPRD Kaltim berharap agar alokasi anggaran ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan pembangunan yang merata, yang manfaatnya dapat dirasakan di semua wilayah, dari desa hingga kota,” tutup Abdulloh.(*)