Balikpapan, CerasNews.id – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan terus melakukan proses verifikasi terhadap 100 unit rumah yang diajukan dalam program bantuan perbaikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi penerima bantuan adalah kepemilikan lahan yang jelas.
Kepala Disperkim Balikpapan, Rafiudin, menyatakan bahwa sebagian besar rumah yang diajukan telah memenuhi syarat dan akan segera diajukan kepada Wali Kota untuk penerbitan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan.
“Saat ini, masih ada 100 unit rumah dalam tahap verifikasi. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, maka daftar penerima akan kami ajukan ke Wali Kota untuk penerbitan SK,” ungkap Rafiudin, Senin (10/3/2025).
Kriteria penerima bantuan ini mengacu pada Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan. Setelah penerima bantuan ditetapkan melalui SK Wali Kota, proses selanjutnya adalah pelelangan sebelum bantuan mulai disalurkan.
“Setiap penerima akan mendapatkan bantuan senilai Rp30 juta, yang terbagi menjadi Rp27 juta untuk material bangunan dan Rp3 juta untuk upah tenaga kerja. Kami juga akan melakukan pendampingan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa keberadaan komponen upah dalam bantuan ini merupakan kebijakan Wali Kota untuk meringankan beban masyarakat yang rumahnya membutuhkan perbaikan.
Proses pengajuan bantuan ini diawali dari pemohon yang mengajukan permohonan melalui kelurahan atau RT setempat. Setelah itu, tim Disperkim akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi kondisi rumah.
“Kami akan memeriksa kondisi atap, lantai, dan dinding rumah. Jika ditemukan bagian yang perlu segera diperbaiki, maka akan diprioritaskan dalam program ini,” tambah Rafiudin.
“Diharapkan dengan proses verifikasi yang ketat ini, bantuan perbaikan rumah untuk warga MBR dapat tepat sasaran dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan,” tutup Rafiudin.***
(Riel/CerdasNews.id)