BALIKPAPAN, Cerdasnews.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan kembali menggelar Festival Nontunai Nusantara Running (FENTURUN) 2026 sebagai bagian dari rangkaian Festival Nontunai Nusantara (FENTURA) Series 2026. Kegiatan yang akan berlangsung pada 26 Juli 2026 di Pantai Kilang Mandiri Balikpapan ini menjadi upaya Bank Indonesia memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Sebanyak 3.500 peserta dijadwalkan mengikuti ajang lari yang terdiri dari kategori 5K, 10K, dan Half Marathon (21K). Selain olahraga, FENTURUN 2026 juga menghadirkan berbagai layanan publik, promosi UMKM, edukasi digital, hingga kampanye lingkungan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi mengatakan, FENTURUN yang telah menjadi agenda tahunan sejak 2024 kini berkembang menjadi wadah kolaborasi lintas sektor.
“FENTURUN 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga media memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Melalui tema Step for the Run, Step for the Future, kami mengintegrasikan gaya hidup sehat, kepedulian lingkungan, penguatan UMKM, literasi masyarakat, serta perluasan akseptasi pembayaran digital dalam satu ekosistem kolaboratif,” ujar Robi dalam siaran pers, Rabu (22/7/2026).
Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh transaksi dilakukan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai implementasi ekosistem pembayaran digital. Sebanyak 16 UMKM kuliner unggulan akan dilibatkan bersama layanan publik dari Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hingga penampilan seni dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
Tidak hanya itu, FENTURUN 2026 juga mengusung konsep ramah lingkungan. Medali finisher dibuat dari Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) sebagai bagian penerapan ekonomi sirkular. Panitia juga menyediakan reusable bottle dan paper glass di seluruh titik water station untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Robi mengungkapkan, perkembangan penggunaan QRIS di wilayah kerja KPwBI Balikpapan menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan.
“Hingga Mei 2026, transaksi QRIS mencapai 39,28 juta transaksi atau tumbuh 93,72 persen secara tahunan (year on year), dengan nominal transaksi sebesar Rp4,26 triliun atau meningkat 60,01 persen. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi pembayaran digital oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurutnya, capaian tersebut didukung berbagai program akselerasi digital yang dijalankan bersama mitra strategis melalui Sinergi Bersama Mewujudkan Akselerasi QRIS (SEMARAK QRIS) 2026. Program itu mendorong peningkatan jumlah merchant, volume transaksi, serta literasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.
Selain itu, Bank Indonesia juga kembali menggelar QRIS Jelajah Indonesia (QJI) 2026 yang melibatkan generasi muda Balikpapan sebagai agen perubahan digital. Program tersebut mempromosikan lebih dari 118 UMKM kuliner pengguna QRIS melalui Google Review dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.
“Digitalisasi pembayaran yang dipadukan dengan promosi UMKM diharapkan menciptakan multiplier effect berupa peningkatan pendapatan pelaku usaha, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Robi.
Dalam rangkaian FENTURA Series 2026, Bank Indonesia juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui sejumlah program, di antaranya Belajar Rupiah dan Pelindungan Konsumen di Lingkungan Kelurahan (BERLIAN) bersama TP PKK Kota Balikpapan, Edukasi Sinergi (ENERGI) bersama pemerintah daerah, akademisi dan komunitas, serta Edukasi Keliling (ELING) yang menyasar generasi muda mengenai QRIS, Cinta Bangga Paham Rupiah, dan pelindungan konsumen.
Melalui berbagai program tersebut, Bank Indonesia Balikpapan berharap transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi masyarakat, tetapi juga mendukung program prioritas pemerintah seperti Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan digitalisasi perlindungan sosial, sehingga mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.***