BALIKPAPAN, Cerdasnews.id – Polda Kalimantan Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung pada Juli hingga September 2026.
Rapat koordinasi yang digelar Selasa (4/8/2026) tersebut dihadiri Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan, serta unsur Forkopimda Kaltim.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengatakan, kondisi kemarau yang lebih kering dan panas akibat El Nino berpotensi meningkatkan risiko karhutla sekaligus memunculkan dampak berantai.
Menurutnya, ancaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dapat memicu gangguan ketersediaan air bersih, masalah kesehatan akibat asap, konflik sumber daya alam hingga kenaikan harga pangan.
“Ancaman El Nino diprediksi berlangsung Juli hingga September 2026 dengan kondisi kemarau yang lebih kering dan panas,” kata Endar.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan titik panas melalui aplikasi Lembuswana, tercatat sebanyak 974 titik hotspot sepanjang semester I 2026. Sebaran titik panas tersebut antara lain berada di Kabupaten Kutai Timur, Berau, Paser dan Kutai Barat.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Polda Kaltim telah menyiapkan Operasi Amanusa II-2026 dengan mengerahkan sebanyak 1.619 personel Polri.
Selain pengerahan personel, kepolisian juga menyiapkan enam satuan tugas khusus, 227 embung, 28 sumur bor dan 24 sekat kanal di sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutla.
Pemantauan titik panas juga dilakukan secara real-time melalui aplikasi Lembuswana. Pemerintah dan aparat akan memperkuat posko terpadu yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, Manggala Agni dan Basarnas.
Endar menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan tindakan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui sinergi lintas instansi dan keterlibatan masyarakat.
“Kita membutuhkan sinergi lintas instansi, pencegahan berbasis komunitas serta penerapan kebijakan tanpa bakar atau zero burning policy,” tegasnya.
Kapolda juga memastikan aparat akan melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja maupun lalai menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan mengatakan, karhutla menjadi salah satu ancaman yang harus diantisipasi setiap memasuki musim kemarau.
Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi dan kualitas hidup.
Andy menjelaskan, fenomena El Nino dapat memperbesar risiko karhutla karena berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara membuat kondisi hutan serta lahan menjadi lebih kering dan mudah terbakar.
“Sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara, Kodam VI/Mulawarman siap mendukung penuh upaya pemerintah dalam pencegahan maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Ia menekankan, keberhasilan penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan aparat. Diperlukan kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, instansi teknis, relawan, tokoh masyarakat hingga seluruh lapisan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut, kata Andy, diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat mitigasi dan kesiapan penanganan karhutla sejak dini, termasuk memastikan pembagian tugas serta mekanisme koordinasi berjalan efektif.
Di tempat yang sama, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa persoalan karhutla dan dampak El Nino bukan hanya persoalan api. Dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor sehingga penanganannya tidak boleh dilakukan secara sektoral.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Oleh karena itu, kita harus bergerak menjadi satu tim, satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Penanganan karhutla tidak mungkin dibebankan hanya kepada satu instansi saja, baik TNI maupun Polri, tetapi dibutuhkan kerja sama lintas sektor,” kata Rudy.
Rudy mengatakan, berkurangnya curah hujan berpotensi menurunkan ketersediaan air bersih, mengganggu sektor pertanian dan perkebunan, meningkatkan risiko gagal panen serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat suhu ekstrem.
Karena itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diminta mengantisipasi potensi kabut asap dan berbagai dampak ikutan El Nino secara optimal.
“Semangat yang harus dikedepankan adalah bagaimana melayani masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, sarana prasarana, pemantauan titik panas serta pelibatan masyarakat, pemerintah berharap potensi karhutla di Kaltim dapat ditekan dan dampak El Nino dapat diantisipasi sejak dini.***