BARABAI Cerdasnews.id — Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal memberi tanggapan atau jawaban terhadap pemandangan umum (PU) tujuh fraksi DPRD terkait Raperda APBD 2027. Ia menegaskan, kebijakan alokasi belanja daerah tetap untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Sejumlah catatan, saran, dan kritik fraksi mengemuka pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD H Pahrijani. Namun, Bupati Samsul Rizal secara rinci merespons satu per satu masukan legislatif tersebut pada rapat Paripurna di Gedung DPRD HST, Jumat (11/9/2026).
Sorotan awal datang dari Fraksi Golkar lewat juru bicaranya H Alamsyah. Alamsyah bicara terkait risiko defisit fiskal serta ketergantungan pada SiLPA.
Bupati Rizal menyambut baik catatan ini dan menyiapkan langkah antisipasi. “TAPD dan BPKPD akan menyiapkan langkah mitigasi, termasuk pemetaan belanja yang dapat ditunda atau dikendalikan pada Semester 2 apabila realisasi SiLPA audited di bawah proyeksi,” tegasnya.
Selanjutnya, Fraksi Gerindra melalui Erwin Jecky Silalahi. Fraksi ini mendorong agar pemerintah daerah lebih cermat menentukan skala prioritas program pembangunan tahun 2027.
Apa kata Bupati Rizal? Ia menegaskan penyusunan anggaran senantiasa berpedoman pada arah kebijakan daerah. “Penyusunan APBD senantiasa erpedoman pada prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah agar program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Masukan mengenai penguatan infrastruktur dan efisiensi belanja disuarakan oleh Fraksi PKS melalui Rislansyah serta Fraksi Demokrat lewat Rusmaini Hardi.
Bupati Rizal menerangkan, porsi belanja fisik telah diperhitungkan secara cermat. “Alokasi belanja infrastruktur mencakup minimal 40 persen dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan transfer, sejajar dengan upaya efisiensi belanja operasional,” jawabnya.
Dinamika optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perlindungan sosial turut disorot oleh Fraksi PAN yang diketuai H Dudi, Fraksi NasDem melalui Yajid Fahmi, dan Fraksi Persatuan Perjuangan yang diketuai H Hermawan.
Bupati Rizal menyampaikan, pemerintah daerah terus memutakhirkan data penerima bantuan dan mendigitalisasi pelayanan pajak serta retribusi agar target PAD tercapai tanpa membebani masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan dalam APBD 2027 kita arahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mengenai pertanyaan teknis lainnya, nanti dapat kita bahas secara mendalam pada agenda pembahasan lanjutan,” Bupati Rizal mengakhirinya. (JJD)