Balikpapan, Cerdasnews.id — Rencana pembangunan jaringan rel kereta api di Kalimantan kembali mengemuka. Pemerintah pusat masih melakukan pematangan perhitungan sebelum proyek tersebut direalisasikan, mulai dari kebutuhan tata ruang, kapasitas fiskal hingga skema investasi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan jaringan kereta api membutuhkan perencanaan yang matang karena proyek tersebut membutuhkan anggaran besar dan menyangkut konektivitas antarwilayah.
Hal itu disampaikan AHY saat menyampaikan orasi ilmiahnya pada Sidang Terbuka Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (8/10/2026).
“Karena pengembangan kereta api ini memang membutuhkan perhitungan yang benar-benar detail,” kata AHY.
Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus mempertimbangkan rencana pengembangan jaringan kereta api di Kalimantan.
AHY menyebut perhitungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan rel, tetapi juga tata ruang, kemampuan fiskal pemerintah, hingga keberlanjutan investasi.
“Kita mematangkan segala perhitungan. Karena ini berkaitan dengan tata ruang, kapasitas fiskal, investasi yang harus juga sustainable, dan juga membutuhkan anggaran yang besar,” ujarnya.
Dorong konektivitas dan logistik
AHY menilai pembangunan jaringan kereta api dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat konektivitas di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur yang memiliki wilayah luas dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang.
Menurut dia, moda transportasi yang tangguh dibutuhkan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan pasar domestik maupun jalur perdagangan ekspor.
“Wilayah Kalimantan Timur ini luas sekali, sehingga sarana transportasi ini nantinya menjangkau berbagai daerah,” katanya.
“Perlu moda transportasi yang tangguh untuk menjangkau berbagai kawasan hingga menghubungkan pasar domestik maupun ekspor,” lanjut AHY.
Kereta api juga dinilai memiliki peran penting dalam mendukung distribusi komoditas unggulan Kalimantan Timur. Selain batu bara, daerah ini memiliki produksi kelapa sawit yang membutuhkan dukungan jaringan transportasi untuk memperlancar distribusi.
“Komoditas di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, sangat melimpah dari batu bara hingga CPO. Di sinilah pentingnya peningkatan kapasitas transportasi melalui kereta,” kata AHY.
Prabowo sebelumnya minta Trans Kalimantan
Wacana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sebelumnya juga telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Pada 30 Juli 2026, Prabowo meminta Kementerian Perhubungan dan PT KAI menyiapkan pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera dan Trans Kalimantan. Prabowo bahkan meminta agar pembangunan Trans Kalimantan dapat dimulai setelah atau bahkan bersamaan dengan Trans Sumatera.
Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah. Pada April 2026, AHY menyebut pemerintah membidik pembangunan sekitar 2.772 kilometer jaringan kereta api di Pulau Kalimantan. Namun, rencana tersebut masih berada dalam tahap perhitungan dan perencanaan.
Kementerian Perhubungan juga menyatakan telah berkoordinasi dengan PT KAI untuk menyiapkan peta jalan pembangunan Trans Kalimantan. Pemerintah turut menjajaki peluang investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Untuk Kalimantan Timur sendiri, pemerintah sebelumnya telah memiliki sejumlah rencana jaringan perkeretaapian. Salah satu proyek yang tercatat dalam KPPIP adalah jalur sepanjang 203 kilometer yang melewati Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara hingga Balikpapan.
Fiskal daerah ikut menjadi pertimbangan
AHY mengatakan, pembangunan jaringan kereta api juga harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengaku telah berdiskusi dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengenai keseimbangan antara pembangunan proyek strategis dengan kebutuhan pembiayaan daerah.
“Pusat dan daerah harus benar-benar duduk bersama menyimpulkan segala sesuatunya. Karena kebutuhan fiskal tiap daerah juga besar dan beragam,” ucapnya.
Menurut AHY, pemerintah daerah tetap membutuhkan ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur dasar, termasuk pemeliharaan jalan dan jembatan serta pelayanan publik.
“Daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk pemeliharaan infrastruktur dasar hingga pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Dengan demikian, pembangunan rel kereta api di Kalimantan tidak semata-mata ditentukan oleh kebutuhan konektivitas, tetapi juga harus dihitung dari sisi manfaat ekonomi, kemampuan pembiayaan, tata ruang dan keberlanjutan investasi.
AHY menegaskan, pembangunan infrastruktur pada akhirnya harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kekayaan sumber daya alam Kaltim yang melimpah harus dikelola oleh SDM yang unggul, kompeten, dan berintegritas,” pungkasnya. (Edy)