Oleh: Syarif Syamsul.
Dalam dunia politik hari ini, kita sering mendengar pembelaan semacam ini: “Itu hanya strategi politik.” Atau lebih ekstrem: “Dalam politik, semua bisa saja terjadi.” Bahkan, ketika seorang politisi berkata sesuatu yang kemudian tidak ditepati, masyarakat kerap menganggapnya sebagai hal biasa. Seolah politik adalah ruang kebohongan yang sah, dan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan menjadi semacam keniscayaan.
Pertanyaannya: benarkah ini dapat dimaklumi? Adakah dalil atau dasar yang membenarkan inkonsistensi moral seorang politisi?
Sebagai seseorang yang pernah mempelajari ilmu politik, saya merasa terpanggil untuk menegaskan bahwa tidak ada satu pun teori politik yang sehat yang membenarkan bahwa “politik itu menghalalkan segala cara.” Ungkapan itu berasal dari tafsir sempit terhadap pandangan Machiavelli, dan sekalipun demikian, para pemikir politik modern justru mengkritisi pendekatan semacam itu sebagai benih kehancuran tatanan demokrasi dan integritas kepemimpinan.
Apalagi dalam konteks keislaman, kita tidak hanya menilai politik dari aspek praktis, tetapi juga dari nilai-nilai akhlak dan kebenaran. Rasulullah SAW, seorang pemimpin negara dan ahli strategi ulung, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengingkari janji, dan tidak pernah memanfaatkan tipu daya sebagai alat mencapai tujuan. Beliau bersabda:
> “Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Apa artinya ini? Dalam Islam, ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan bukanlah hal remeh — bahkan tergolong sifat kemunafikan. Maka ketika ada politisi yang berkata sesuatu di depan publik, namun kemudian tidak menjalankan apa yang diucapkan, itu bukan sekadar persoalan politik, tapi juga persoalan moral dan integritas.
Lalu, mengapa hari ini banyak orang memaklumi kebohongan politisi? Karena masyarakat telah kehilangan standar kebenaran yang teguh. Sebagian orang lebih mencintai tokohnya daripada mencintai kebenaran. Ketika tokoh idolanya berkata dusta, mereka bilang: “Itu biasa dalam politik.” Tapi jika tokoh lawan melakukannya, langsung dilabeli sebagai penipu.
Inilah krisis kita: standar ganda dan pembiaran atas ketidakjujuran publik.
Padahal, dalam ilmu politik yang sehat, prinsip legitimasi bukan hanya bersumber dari kekuasaan yang sah, tapi juga dari kepercayaan publik. Jika seorang pemimpin terus-menerus berkata tak sesuai dengan perbuatannya, maka ia telah merusak fondasi kepercayaan itu. Pemerintahan akan kehilangan kredibilitas, masyarakat menjadi apatis, dan akhirnya kita hanya memiliki “jabatan” tanpa “kepemimpinan sejati”.
Sebagai warga yang terdidik, dan apalagi sebagai muslim, kita seharusnya tidak membiarkan kebohongan didewakan atas nama strategi. Kita harus kembali menuntut integritas dari para politisi, bahwa berkata benar dan menepati janji adalah syarat mutlak kepemimpinan yang baik, bukan sekadar opsional.
Sebab jika ucapan tidak lagi berarti apa-apa, maka politik berubah menjadi panggung sandiwara, dan rakyat tak lebih dari penonton yang dijanjikan harapan palsu.
Balikpapan, 29 Mei 2025.